Datang Bersama Menkes Terawan, Menko PMK Puji Penanganan Covid-19 di Maluku, Janji Beri Ini

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Putranto, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, dan pimpinan Komisi VIII dan IX DPR RI mengunjungi Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Kunjungan Pemerintah Pusat merupakan serangkaian kunjungan kerja di Indonesia Timur, sebagai wujud kesungguhan dalam menangani Covid 19 dengan terjun langsung ke lapangan. Menko PMK mengapresiasi upaya pemerintah Provinsi Maluku dalam penanganan Covid 19.

Menurut dia, penanganan yang dilakukan sudah sesuai. Berdasarkan paparan dari Gubernur, para Bupati dan Wali Kota di Provinsi Maluku, kasus Covid 19 cukup terkendali. Yakni dengan data angka kasus positif Covid 19 sampai 5 Juli di Maluku sebanyak 794 dengan angka kesembuhan 397.

"Di Maluku sangat bagus, baik angka kasus maupun angka kesembuhannya, angka kasusnya di bawah rata rata nasional, tingkat kesembuhannya di atas rata rata nasional," ucap Muhadjir Effendy saat memimpin rapat koordinasi bersama Gubernur, Bupati/Wali Kota se Maluku dan Maluku utara via video conference di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, pada Senin (6/7/2020). Provinsi Maluku merupakan provinsi di Indonesia Timur dengan keberadaan zona hijau yang cukup signifikan. Beberapa zona hijau di Maluku yaitu di Maluku Tenggara Barat, Buru Selatan, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru.

Muhadjir mengatakan, pemerintah saat ini sungguh sungguh untuk mengamankan daerah zona hijau yang sudah aman. Apabila sampai ada daerah yang aman kembali muncul kasus, maka menurutnya akan menjadi sulit dalam penanganan. Karena itu, Muhadjir meminta Pemerintah Daerah di Maluku untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti akademisi dari perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta membantu penanganan kesehatan.

"Karena itu saya mohon dukungan betul dari Pemerintah Maluku yang menurut saya sudah sangat bagus," tuturnya. Kemudian, berdasarkan laporan dari Gubernur, para Bupati dan Wali Kota Maluku Utara, angka kasus Covid 19 di Maluku Utara masih cukup tinggi dengan tingkat kesembuhannya yang kecil. Di Maluku Utara kasus Covid 19 sampai 5 Juli terkonfirmasi sebanyak 953 orang dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 123 orang.

Menko PMK mengatakan, hal tersebut berkaitan dengan fasilitas pelayanan kesehatan di sana yang masih minim. Termasuk untuk laboratorium, tenaga kesehatan dan alat alat kesehatan. "Di samping upaya dari pemerintah daerah, nanti pemerintah pusat juga ikut membantu, jadi kita akan siapkan," katanya.

Keberadaan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis paru yang minim di Maluku Utara, kata Menko PMK, akan dikuatkan dengan mengirimkan tenaga kesehatan dari daerah lain. "Begitu juga tenaga laboratoriumnya untuk melakukan tes bisa dibantu dikirimkan dari luar Maluku Utara," imbuhnya. Menko PMK memastikan pemerintah pusat telah mendata berbagai kebutuhan percepatan penanganan Covid 19 yang diperlukan Maluku dan Maluku Utara.

Bahkan, kata dia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Nasional telah mengirimkan bantuan berupa mesin PCR, PCR kit, ventilator, dan alat pelindung diri seperti masker dan pakaian hazmat. "Pak Kepala Gugus Tugas (Doni Monardo) sudah bilang untuk alat PCR sudah dikirim, dan untuk tenaganya nanti kita akan berkunjung ke Ternate nanti akan kita bicarakan teknis rekrutmennya, jadi juga ada ditambah beberapa laboratorium untuk PCR," ujar dia. Pemerintah sangat berupaya penuh dalam penanganan Covid 19 ini.

Menurut Menko PMK, dengan strategi pentahelix yang melibatkan berbagai pihak, sangatlah perlu untuk terus dikuatkan, khususnya dalam memitigasi agar tak terjadi kasus kasus baru di zona hijau. Keterlibatan berbagai pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI/Polri dan anggota legislatif sangat penting khususnya memberikan pemahaman dan menciptakan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. "Jangan sampai kita lengah yang hijau menjadi kuning atau bisa saja yang hijau terjun jadi merah. Maka kita harus hati hati," jelasnya.

"Dan ini kata kunci kalau kita ingin menjaga Maluku dan Maluku Utara betul betul bisa melanjutkan aktivitas ekonomi dengan baik," pungkasnya. (*)